Dua Eksekusi Kejam Ala Penjara Korut

Tidak diragukan lagi Korea Utara bisa dinominasikan sebagai negara terkejam di dunia. Sebab di negara ini terdapat dua metode eksekusi yang sering dipakai untuk menghabisi nyawa warganya di kamp kerja paksa.
Eksekusi yang pertama adalah dengan menyuruh para tahanan untuk menggali makam sendiri. Setelah perkerjaannya selesai, tahanan akan dipukul oleh eksekutor dengan menghantam mereka menggunakan palu besi sampai mati dan masuk ke kuburannya.
Metode kedua tak kalah kejam. Tahanan akan dicekik hingga mati menggunakan tali karet.
Dilansir dari Daily Mail, Selasa (18/2/2014), informasi ini didapat dari seorang mantan penjaga kamp kerja paksa Korut yang membelot. Ditambahkannya, pemerkosaan pun hampir setiap saat terjadi di kamp Korut ini.
Dari data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lebih dari 200 ribu tahanan masih ada di dalam kamp sadis yang tersebar di beberapa bagian Korut. Komisi Pemeriksa HAM PBB menyatakan pemimpin Korut harus bertanggung jawab atas kekejaman yang mereka lakukan. 

Tahanan Perempuan Korut Yang Hamil Dipaksa Aborsi

Apa yang dilakukan Korea Utara (Korut) kepada tahanannya sudah tidak bisa ditolerir . Park Ji Hyun seorang tahanan perempuan mengaku hal paling keji yang ada di dunia ada di dalam tahanan Korut.
Diakuinya, wanita hamil di Korut mendapat perlakuan sangat tidak manusiawi di penjara tersebut. Saat pertama kali tiba di penjara, wanita diharuskan melakukan tes kehamilan.
"Mereka dipaksa untuk menggugurkan kandungan setelah tes kehamilan," ujar Park, seperti dilansir dari Daily Mail, Selasa (18/2/2014).
Cara mereka mengugurkan kandungan pun sangatlah kejam. Tahanan perempuan akan dipaksa membawa beban sembari naik turun bukit.
Tidak hanya itu, tahanan perempuan ini juga dianggap oleh tentara Korut sebagai hewan ternak. Mereka setiap harinya disuruh menarik gerobak yang berisi satu ton tanah.
"Kami tidak bisa melakukan ini dengan berjalan kami dipaksa berlari," tegasnya.
Waktu kerja paksa mereka juga tidak masuk di akal. Para pekerja perempuan mulai berkerja pada pukul 04:30 pagi sampai malam tiba. Akibatnya, banyak perempuan yang harus meregang nyawa karena perilaku bengis tentara Korut.

Dituduh Kejam, Korut Sebut PBB Berbohong

Pemerintah Korea Utara (Korut) menolak laporan dari Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang melakukan penyelidikan di Negara Komunis tersebut. Laporan dari komisi tersebut memaparkan kekejaman Pemerintah Korut terhadap rakyatnya.
"Laporan tersebut tidak lebih sebuah materi palsu mengenai situasi HAM di Korut. Laporan tersebut dibuat oleh pihak yang tidak menyukai Korut, termasuk para pembelot," pernyataan pihak Korut, seperti dikutip USA Today, Rabu (19/2/2014).
"Ini (laporan) tersebut tidak lebih sebagai instrumen plot politik yang ditujukan untuk menyabotase sistem kami, dengan merusak citra dari Korut dan menciptakan atmosfer tekanan internasional dalam kerangka melindungi hak asasi," lanjut pihak Korut.
Menurut mereka tidak ada relevansi laporan tersebut dengan perlindungan HAM. Selain itu, pihak Korut pun tidak mengharapkan adanya pujian dari tindakan kejam tersebut dan bersikeras itu hanya bentuk manipulasi.
"Penyelidikan dari komisi tidak lebih sebagai keinginan dari negara seperti AS, Jepang dan anggota dari Uni Eropa. Segala macam bentuk tekanan dari komisi tersebut dan rekomendasinya tidak akan membawa perubahan dalam prinsip kami," tegas Korut.
PBB telah mengeluarkan laporan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah Korut terhadap rakyatnya sendiri. Segera, laporan setebal 374 halaman itu menyentak dunia internasional.
Laporan yang dikeluarkan pada Selasa, 18 Februari 2014 tersebut memaparkan kontrol ketat yang dilakukan oleh Pemerintah Korut terhadap rakyatnya.

Data Pencari Suaka Australia Bocor

Data rinci mengenai para pencari suaka yang ditahan di Australia tidak sengaja disebarkan kepada publik. Pelanggaran ini merupakan yang paling serius yang pernah terjadi di Depertemen Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan.
Database ini berisi nama lengkap, kebangsaan, lokasi, tanggal kedatangan, dan perahu. Pengungkapan ini meningkatkan rasa kekhawatiran mengenai keselamatan mereka jika mereka kembali ke negaranya.
Sadar dengan hal tersebut, departemen imigrasi segera merilis pernyataan resminya. Dalam pernyataan tersebut tertulis bahwa informasi tersebut tidak dimaksudkan dalam komsumsi publik.
"Departeman saat ini tengah menyelidiki bagaimana hal ini bisa terjadi dan juga memastikan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi lagi," ujar pernyataan resmi Departemen Imigrasi, seperti dikutip The Guardian, Kamis (20/2/2014).
Saat ini Australia menahan sekira 10 ribu pencari suaka. Para pencari suaka yang tertangkap akan ditempatkan di Pulau Manus, Papua Nugini.

PM Didakwa Korupsi, Thailand Dilanda Rusuh

Thailand kembali diwarnai Thailand hari ini. Kerusuhan dilaporkan menelan korban jiwa hingga tiga orang, di saat Perdana Menteri Yingluck Shinawatra didakwa atas korupsi beras.
Sebelumnya seorang anggota polisi dilaporkan tewas dalam kerusuhan, setelah kepalanya tertembak. Sementara seorang korban lainnya adalah warga sipil yang berusia 52 tahun, namun tidak diketahui detail mengenai korban ketiga.
Kerusuhan yang terjadi di Bangkok ini, turut menyebabkan luka terhadap sekira 60 orang. Polisi pun mengklaim adanya granat yang dilempar ke arah para petugasnya.
"Seorang polisi dilaporkan tewas dan 14 lainnya terluka. Polisi itu tewas dalam perjalan ke rumah sakit. Dia tertembak bagian kepala," ujar  Kepala Polisi Thailand Adul Saengsingkaew, seperti dikutip Reuters, Selasa (18/2/2014).
Sementara di hari yang sama, badan anti-korupsi Thailand melayangkan dakwaan kepada PM Yingluck atas tuduhan korupsi. PM Yingluck dianggap melakukan kesalahan dalam mengawasi skema subsidi beras, yang telah menimbulkan kerugian kepada negara.
Pihak PM Yingluk pun diminta untuk memenuhi panggilan pada 27 Februari 2014 guna memberikan keterangan atas kasus tersebut. Skema yang diluncurkan pada 2011 tersebut, memungkinkan para petani bisa menjual berasnya di atas harga jual.
Adik dari mantan PM Thaksin Shinawatra tersebut diminta untuk lengser oleh massa anti-pemerintah. Massa pun menolak pemilu yang berlangsung pada 2 Februari 2014 lalu.

Indonesia Disadap, Marty Panggil Dubes AS

Terungkapnya, penyadapan yang dilakukan oleh Australia serta Amerika Serikat (AS) kembali mengejutkan Pemerintah Indonesia. Namun, di tengah masalah tersebut, ada kesan Indonesia takut untuk berperilaku keras terhadap AS.
Dugaan tersebut langsung disanggah oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa. Menurutnya setiap negara mempunyai pendekatan penyelesaian masalah yang berbeda-beda. Namun dengan garis besar prosedurnya sama.
"Kita panggil dubesnya, kita sampaikan keberatan dan kita minta keterangan untuk klarifikasi," ujar Marty, saat ditemuai wartawan, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/2/2014).
Marty pun menegaskan, untuk masalah penyadapan yang diduga dilakukan juga oleh AS. Bahkan, Marty menyampaikan masalah ini langsung kepada Menlu AS John Kerry yang baru saja menyambangi Jakarta. Hanya saja dijelaskan Marty, ada tindakan yang dilakukan AS yang tidak dilakukan Australia.
"Bedanya, kalau AS sudah melakukan review jadi ada langkah konkret untuk menangani masalah. Sementara Australia tidak ada sama sekali," tutup Marty.

"Indonesia Dianggap Sahabat Atau Musuh?"

Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa mempertanyakan kepada Australia, apakah posisi Indonesia sebagai musuh atau sahabat bagi Negeri Kanguru.
Menurut Marty, teknologi dan kemampuan terus berkembang. Mengenai pencegahan yang sifatnya hardware mampu dilakukan oleh pemerintah, terkait penyadapan.
"Tetapi akhirnya kita harus kembali ke masalah intent, masalah niat. Kalaupun kita memiliki kemampuan, kalau tidak didasari dengan niat kan tidak perlu," ujar Menlu Marty Natalegawa, di Gedung Pancasila, Kemlu, Jakarta, Senin (17/2/2014).
"Sekarang intinya Australia, Indonesia itu dianggap sebagai sahabat atau dianggap sebagai musuh. Very simple. Karena semua tentang intent (niat)," tegas dia.
Terkait penyadapan terbaru yang dilakukan oleh Australia dan Amerika Serikat (AS) tentang sengketa perdagangan udang, Marty menanggapinya dengan enteng.
"Jika Australia ingin mengetahui tentang negosiasi udang Indonesia dengan AS, mereka tinggal minta dan saya dengan senang hati akan memberikannya. Tidak perlu melakukan penyadapan," tutur Marty.
Bagi Marty ini sangat memprihatinkan, apalagi indonesia merasa dekat. Dan rakyat Indonesia tidak punya masalah dengan Australia, untuk apa cari masalah yang membuat semuanya jadi sulit.